Kesimpulan penelitian ini yaitu ketentuan mengenai carok telah tercantum di kitab undang undang hukum pidana selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan terkait studi studi putusan 14-pid.b-2020-pn
Perbuatan Aktif maupun Pasif Pemerintah (Sengaja ataupun Abai), merupakan Objek Gugatan Warga ke PTUN. Question: Bukanlah lucu, militer digaji dan diberi anggaran oleh negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat sipil, dengan tugas utama untuk melindungi rakyat sipil, namun justru bersikap arogan terhadap rakyat sipil dengan melakukan segala bentuk intimidasi dengan maksudPolri melakukan penindakan terhadap produk-produk yang melanggar Haki, melalui kerja sama dengan sejumlah kementerian. Pada 2015–2021, terdapat penanganan 1.184 perkara pelanggaran Haki, dengan 958 di antaranya ditangani Polri. Sebanyak 658 perkara terkait dengan merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 8 kasus rahasia dagang, 2
Pada dasarnya, lanjut Shinta, dua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaannya, dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. “Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja01-08-2017 —. Putusan PA BEKASI Nomor 0623/Pdt.G/2017/PA.Bks. Tanggal 1 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat. Agama Jakarta Timur dan semestinya dimohonkanuntuk. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2453K/PID/2006. Tanggal 25 April 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG ; A. MANAN bin KARIM. Lihat Semua Kelas. Setelah terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, korban dapat meminta ganti rugi terhadap terpidana melalui 2 upaya alternatif, yaitu gugatan perdata atas perbuatan yang melawan hukum atau membuat permohonan restitusi kepada pengadilan atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sementara itu, apabila perusahaan berupaya melakukan upaya hukum perdata, kami mengasumsikan perusahaan akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
iJHze8t.